PROBOLINGGO-seputarjawatimur.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja sekaligus silaturahim balasan Bupati Probolinggo Muhammad Haris kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah agenda strategis daerah sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain perlindungan sosial, peningkatan kualitas layanan dasar, pembangunan sumber daya manusia, hingga penguatan perekonomian daerah.
Bupati Muhammad Haris mengatakan, pembangunan daerah harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan layanan dasar yang memadai.
“Silaturahim sekaligus kunjungan balasan kami kepada Menko PMK menjadi ruang untuk membicarakan masa depan Kabupaten Probolinggo: bagaimana pembangunan benar-benar memperkuat manusia dan melindungi lingkungan tempat mereka hidup,” ujar Haris yang akrab disapa Gus Haris.
Dalam pembahasan bidang sosial dan pembangunan sumber daya manusia, Pemkab Probolinggo turut menyampaikan sejumlah langkah preventif dalam menangani persoalan sosial. Di antaranya pencegahan pernikahan dini, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peluang menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi percontohan program pemberdayaan masyarakat.
Gus Haris juga menyampaikan perkembangan penanganan dan pemulihan kawasan Bromo setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persoalan lingkungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian kawasan.
### Perkuat Layanan Dasar
Selain sektor sosial, penguatan layanan dasar masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemkab Probolinggo mendorong peningkatan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari upaya memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pendidikan anak usia dini serta penerapan pembelajaran multigrade sebagai salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah tertentu.
Sementara dari sisi ekonomi, Kabupaten Probolinggo dipaparkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan investasi industri. Masuknya investasi diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Gus Haris berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Harapannya, komunikasi ini berlanjut menjadi kerja sama yang nyata. Masyarakat semakin terlindungi, layanan semakin baik, dan Probolinggo semakin berdaya saing,” katanya.
### Pemutakhiran Data Sosial
Dalam kesempatan yang sama, Gus Haris memaparkan langkah Pemkab Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemutakhiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Pendataan lapangan tersebut menyasar sekitar 387 ribu keluarga di Kabupaten Probolinggo dengan mengukur 39 variabel sosial dan ekonomi.
Menurut Gus Haris, validitas data menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah, terutama program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial, dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria.
“Pendataan lapangan ini menyasar sekitar 387 ribu keluarga di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan mengukur 39 variabel sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Pendataan secara langsung dari rumah ke rumah juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi data. Dengan demikian, kebijakan perlindungan sosial ke depan dapat disusun berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih aktual.
Pemutakhiran DTSEN tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Probolinggo mencapai target penurunan kemiskinan sebagaimana arah RPJMD. Kebijakan itu berjalan beriringan dengan penguatan perekonomian daerah yang ditopang sejumlah sektor, seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
“Melalui pendataan intensif dari rumah ke rumah, BPS dan Pemkab Probolinggo mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memverifikasi data sosial agar kebijakan perlindungan sosial di masa mendatang lebih objektif dan inklusif,” pungkas Gus Haris.(bhj)
