Dari PAD hingga Infrastruktur, Enam Fraksi Kawal Penyusunan APBD 2027

PROBOLINGGO-seputarjawatimur.com– Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan kritis dari enam fraksi DPRD. Berbagai persoalan mendasar menjadi sorotan, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

Enam fraksi secara bergantian menyampaikan evaluasi sekaligus rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran daerah. Meski memiliki penekanan berbeda, seluruhnya menghendaki agar APBD 2027 disusun secara realistis, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar, misalnya, mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan program pemerintahan, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat. Penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur jalan desa diminta menjadi perhatian utama.

Golkar juga mendorong optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai penggerak ekonomi daerah. Di sisi pendapatan, digitalisasi sistem perpajakan, optimalisasi aset daerah serta penguatan UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.

Sorotan lebih tajam disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan target pendapatan daerah mencapai Rp2,19 triliun, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah konkret dan terukur untuk memperkuat sumber pendapatan mandiri.

PKB juga mempertanyakan konsistensi pelaksanaan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Setiap program perangkat daerah diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Fraksi Partai Gerindra menilai tingginya porsi pendapatan transfer yang mencapai sekitar 78 persen menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal Kabupaten Probolinggo.

Gerindra meminta pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi PAD sekaligus melakukan pengetatan belanja operasional birokrasi. Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan juga harus diperhatikan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Fraksi ini turut meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65 miliar, termasuk faktor yang memengaruhi besaran anggaran tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menitikberatkan perhatian pada proporsi belanja daerah dan efektivitas penggunaannya. NasDem mencermati alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp944,63 miliar, berbanding dengan belanja modal yang direncanakan sekitar Rp150,18 miliar.

Komposisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak langsung. NasDem juga meminta pengendalian pengeluaran birokrasi, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, kegiatan seremonial dan honorarium.

Tidak hanya itu, evaluasi terhadap dampak ekonomi penyelenggaraan Seven Lakes Festival 2025 dan Seven Beaches Festival 2026 juga diminta dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, kegiatan promosi daerah dapat diukur berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan turut menggarisbawahi pentingnya penguatan kemandirian keuangan daerah. Dengan alokasi belanja modal sekitar Rp150,17 miliar atau 6,7 persen dari total belanja, pemerintah diminta memastikan penggunaannya benar-benar menyentuh kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.

Perhatian lainnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan UMKM serta sektor pertanian. PDI Perjuangan juga menyoroti kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bantuan keuangan desa hingga kesiapan anggaran untuk mitigasi bencana.

Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih menyoroti aspek konsistensi dan transparansi dokumen perencanaan anggaran. PPP meminta penjelasan mengenai perbedaan angka pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2027 dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah disepakati.

Perbedaan tersebut disebut mencapai hampir Rp200 miliar, termasuk selisih target PAD sekitar Rp26 miliar. PPP meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penyusunan anggaran.

Selain itu, sinkronisasi 278 program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten juga menjadi perhatian. PPP turut mempertanyakan penyertaan modal BUMD, kepastian kepemilikan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta tujuan dan sumber pembiayaan Seven Beaches Festival.

Beragam masukan dari enam fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027. DPRD berharap seluruh catatan dapat dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah sebelum pembahasan anggaran berlanjut ke tahapan berikutnya.

Dengan demikian, APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(bhj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *