KRAKSAAN-seputarjawatimur.com– Rencana pelantikan 209 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang semula akan digelar di kawasan wisata Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, akhirnya berubah. Kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat prosesi pengambilan sumpah jabatan dipindahkan ke dalam gedung pemerintahan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung Jumat (20/11) sore, di Ruang Madakaripura, lantai V Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan. Meski berlangsung di dalam gedung, agenda tersebut tetap menjadi momentum perombakan besar-besaran birokrasi, termasuk sejumlah posisi strategis kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelumnya, Pemkab Probolinggo berencana menggelar pelantikan di kawasan wisata Ranu Segaran. Pemilihan lokasi di luar gedung pemerintahan itu dimaksudkan menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendekatkan agenda pemerintahan kepada masyarakat.
Konsep pelantikan di ruang terbuka maupun lokasi publik bahkan direncanakan dapat diterapkan pada agenda serupa berikutnya. Tidak hanya di destinasi wisata, pelantikan pejabat juga berpeluang digelar di pasar, ruang publik, hingga lokasi terbuka lainnya agar masyarakat bisa menyaksikan langsung proses pengambilan sumpah para pejabat.
Namun, faktor cuaca menjadi pertimbangan utama sehingga pelantikan kali ini akhirnya dilaksanakan di Aula Madakaripura, Gedung Pemkab Probolinggo.
Dalam mutasi tersebut, sebanyak 209 pejabat mendapatkan penugasan baru. Rinciannya, 12 pejabat eselon II, 51 pejabat administrator, 36 pejabat pengawas, 21 kepala puskesmas, serta 89 kepala sekolah.
Sejumlah posisi kepala dinas juga mengalami pergeseran. Heri Mulyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), kini dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
Sementara posisi Kepala Disporapar kini diisi Dian Cahyo Prabowo, yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas tersebut.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris menegaskan, mutasi bukan semata-mata bentuk hukuman bagi pejabat yang dinilai kurang berprestasi. Menurutnya, rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, penyegaran birokrasi sekaligus pengembangan karier aparatur.
“Tidak semua pejabat yang hari ini digeser adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak semua yang diganti juga karena melakukan kesalahan. Ini hal yang lumrah dalam organisasi,” ujarnya.
Haris meminta para pejabat yang mendapatkan amanah baru agar segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia menegaskan, penempatan jabatan dilakukan melalui sistem merit dan manajemen talenta, dengan mempertimbangkan kinerja serta potensi masing-masing aparatur.
Bupati juga mengingatkan agar tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi. Para pejabat diminta tidak memberikan maupun meminta uang untuk memperoleh posisi tertentu.
Pemkab Probolinggo, lanjutnya, akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, termasuk enam bulan setelah pelantikan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar pembinaan hingga penataan kembali posisi pejabat.
Dengan perubahan jabatan tersebut, Pemkab Probolinggo berharap roda pemerintahan semakin efektif dan pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih optimal.(bhj)












