Jawaban PU Fraksi DPRD, Pemkab Probolinggo Paparkan Strategi Penguatan PAD dan Pemerataan Pembangunan

PROBOLINGGO-seputarjawatimur.com– Pemerintah Kabupaten Probolinggo memaparkan sejumlah strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam menjawab berbagai catatan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Mulai dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga kualitas pelayanan publik hingga mengembangkan sektor pariwisata menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.


Penjelasan tersebut disampaikan langsung Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam penyampaiannya, Bupati yang akrab disapa Gus Haris menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.

Menanggapi sejumlah masukan Fraksi Golkar, pemerintah menyebut program pembangunan tetap berorientasi pada pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan. Dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga disiapkan melalui penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian dan sarana penangkapan ikan secara bertahap.

Sementara untuk memperkuat pendapatan daerah, Pemkab akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, memperbarui data potensi pendapatan, melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta memperluas sistem pembayaran secara digital.

Persoalan kemandirian fiskal turut menjadi sorotan Fraksi PKB. Pemkab mengakui bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih berada di angka 78 persen. Meski demikian, persentase tersebut disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya kontribusi PAD.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menambah beban masyarakat. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik tetap dipertahankan sebagai prioritas.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam sejumlah alokasi anggaran. Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemkab menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan pada 2027 mendapatkan alokasi sebesar Rp60,54 miliar.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100 juta untuk masing-masing desa, disertai bantuan keuangan khusus guna mendukung pembangunan fisik di tingkat desa.

Di bidang pendidikan, anggaran yang disiapkan mencapai 32,01 persen dari total APBD. Sedangkan sektor kesehatan diarahkan pada pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, peningkatan fasilitas puskesmas hingga optimalisasi pelayanan rumah sakit daerah. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi perhatian.

Berbeda dengan itu, Fraksi NasDem menyoroti komposisi belanja daerah, terutama masih terbatasnya porsi belanja modal dibandingkan komponen belanja lainnya. Pemkab menyatakan akan mengevaluasi alokasi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam rancangan APBD 2027, belanja pegawai direncanakan sebesar 33,53 persen. Untuk menjaga efektivitas pengeluaran, pemerintah melakukan efisiensi terhadap honorarium, kegiatan, pemeliharaan kantor hingga paket pertemuan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap hasil pembangunan.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah. Melalui program SAE Wisata, Pemkab menargetkan pengembangan 100 desa setiap tahun dengan pembagian tiga klaster unggulan, yakni Bromo, Bentar dan Bermi.

Penguatan promosi pariwisata dilakukan melalui agenda The Seven Festival. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan sebelumnya menjadi salah satu indikator potensi ekonomi sektor wisata. Seven Lakes Festival 2025 mampu menarik 8.478 pengunjung dengan estimasi perputaran ekonomi Rp1,27 miliar. Sementara Seven Beaches Festival 2026 mencatat sekitar 40.609 pengunjung.

Dalam jawaban kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah juga menjelaskan bahwa berkurangnya dana transfer pusat berpengaruh terhadap kemampuan belanja masing-masing perangkat daerah. Kondisi tersebut membuat sejumlah target program harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal.

Dalam rancangan APBD 2027, belanja modal tercatat sebesar 6,7 persen. Sementara realisasi belanja infrastruktur publik mencapai 25,84 persen dari ketentuan belanja wajib sebesar 40 persen.

Untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, pemerintah tetap menyiapkan berbagai program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Adapun anggaran bantuan keuangan direncanakan mencapai Rp261,94 miliar atau sekitar 10,11 persen. Alokasi tersebut mencakup Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PPP, Pemkab menjelaskan bahwa penyusunan dokumen APBD telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan dan format nasional.

Dalam pembahasan anggaran, target PAD yang sebelumnya ditetapkan dalam rancangan KUA-PPAS sebesar Rp458,79 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp484,63 miliar setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD.

Pemerintah juga merencanakan perubahan peraturan daerah terkait penyertaan modal kepada Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. Sedangkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.

Untuk pengembangan wisata, Seven Beaches Festival 2026 disebut menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp14,14 miliar. Pada 2027 mendatang, penyelenggaraan The Seven Festival direncanakan bergeser ke Klaster Bermi dengan dukungan anggaran sebesar Rp370 juta.

Melalui penyampaian jawaban atas pandangan umum enam fraksi DPRD tersebut, Pemkab Probolinggo berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat serta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *