Kediri.seputarjawatimur.con – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Kediri menuai sorotan tajam dari Sahabat Boro Jarakan (Saroja). Dewan Pengawas Saroja, SuPriyo, menilai langkah tersebut berpotensi membebani keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Menurutnya, gedung lama DPRD masih layak digunakan dan hanya membutuhkan renovasi. Ia juga menyarankan pemanfaatan gedung kosong milik pemerintah seperti eks Bioskop Garuda atau Gedung GNI sebagai alternatif.
“Gedung lama sudah mencukupi, tinggal perapian saja. Jangan sampai muncul biaya-biaya baru yang justru membebani APBD,” kata SuPriyo.
Ia menekankan, penurunan pendapatan daerah harus menjadi perhatian serius. Terutama setelah melemahnya nilai saham Gudang Garam yang diperkirakan akan berimbas pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke depan. Karena itu, ia meminta agar dana APBD lebih diarahkan pada program padat karya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, SuPriyo juga mendesak agar Wali Kota Kediri membentuk tim independen untuk melakukan audit agraria dan peninjauan ulang aset-aset daerah sejak awal tahun depan. “Efisiensi anggaran adalah hal mutlak, pemborosan tidak bisa diterima,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menegaskan bahwa pembangunan gedung baru telah disetujui dalam rapat paripurna bersama Wali Kota Kediri. Firdaus beralasan, kantor DPRD saat ini dinilai terlalu sempit dan kurang representatif sebagai pusat aktivitas wakil rakyat.
“Pembangunan tidak akan menggunakan dana APBD karena kita sudah punya lahan aset daerah yang bisa dimanfaatkan,” jelas Firdaus saat mendampingi kunjungan Menteri PUPR di Kota Kediri.
Untuk sementara, kegiatan rapat DPRD Kota Kediri masih menggunakan ruang yang dipinjamkan Pemerintah Kota. Turut hadir dalam kunjungan tersebut jajaran Kementerian PUPR, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, serta Plt Kepala Dinas PU Kota Kediri, Yono Heryadi. (Tar)
