Surabaya.seputarjawatimur.com– Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, isu penghapusan pajak kendaraan bermotor menjadi bahan perbincangan hangat. Sayangnya, isu ini turut dijadikan alat serangan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan narasi-narasi yang membandingkan kebijakan Pemprov Jatim dengan daerah lain tanpa mempertimbangkan konteks fiskal yang sesungguhnya.
Padahal, kebijakan Khofifah untuk tidak menghapus pokok pajak kendaraan bukan diambil tanpa pertimbangan matang. Di balik keputusan itu, tersimpan prinsip keadilan fiskal dan tanggung jawab pemerintahan yang terukur. Ia menilai, apabila seluruh pajak dihapuskan, justru akan muncul ketimpangan sosial, karena mereka yang selama ini taat membayar pajak bisa merasa dirugikan.
“Kalau semua dibebaskan, mereka yang taat membayar pajak bisa merasa dirugikan. Ini bisa memicu kecemburuan sosial,” ujar Khofifah dalam beberapa kesempatan. Kebijakan ini, menurutnya, bukanlah upaya untuk menjadi populer, tapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan kolektif.
Perlu diketahui, sebanyak 70 persen dari pendapatan pajak kendaraan bermotor disalurkan kembali ke kabupaten dan kota, sedangkan hanya 30 persen masuk ke kas provinsi. Artinya, penghapusan pajak kendaraan secara total bisa berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Namun, kebijakan yang berbasis rasionalitas fiskal ini justru dijadikan bahan serangan politik. Beragam narasi manipulatif hingga video hoaks disebarkan di media sosial untuk menjatuhkan nama baik Khofifah, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin berintegritas dan visioner.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum MUI Jawa Timur sekaligus Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MH, menyampaikan seruan moral kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan.
“Prestasi demi prestasi telah ditorehkan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak. Tentu capaian itu harus kita syukuri bersama, karena dengan kerja keras dan sinergi yang mereka bangun, Jawa Timur berhasil mencatatkan prestasi di atas rata-rata nasional dalam berbagai bidang,” ungkap Kiai Mutawakkil.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Khofifah bukanlah hasil pencitraan semata, melainkan buah dari kerja nyata. Terpilihnya kembali pasangan Khofifah-Emil, menurutnya, adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar pengulangan kepemimpinan, tapi penegasan bahwa rakyat ingin keberlanjutan atas pembangunan yang telah dirasakan manfaatnya,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna, namun yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki dan merangkul seluruh elemen masyarakat. “Itu yang telah ditunjukkan oleh Ibu Khofifah—kepemimpinan yang merangkul, bukan memukul; melayani, bukan menyakiti.”
KH Mutawakkil juga mengingatkan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh publik dan pengguna media sosial, agar tidak terjebak dalam jebakan fitnah dan narasi negatif yang dapat memecah belah persatuan.
“Jangan biarkan narasi negatif di media sosial memecah fokus dan niat baik dalam membangun Jawa Timur. Mari kita jaga etika demokrasi dan ukhuwah sosial dengan memberikan kritik yang konstruktif dan tidak menyesatkan,” imbaunya.
Seruan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi seharusnya menjadi wadah untuk membangun bersama, bukan ajang saling menjatuhkan. Jawa Timur, katanya, membutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi yang berpijak pada data, akal sehat, dan semangat kebersamaan.
Di tengah derasnya tekanan politik dan distorsi informasi, Khofifah tetap menunjukkan karakter kepemimpinan yang jernih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat Jawa Timur. Sebuah sikap pemimpin yang tidak hanya kuat dalam prinsip, tapi layak untuk terus diperjuangkan.(bhj)
