PROBOLINGGO-seputarjawatimur.com– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan pemandangan umum fraksi. DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2026, Kamis (27/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dan diikuti jajaran pimpinan serta anggota DPRD. Dari unsur eksekutif hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo dan perwakilan Forkopimda.
Dalam penyampaian pandangannya, enam fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan dan PPP, pada prinsipnya dapat memahami sejumlah pertimbangan yang mendasari perubahan APBD 2026. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar perubahan anggaran lebih memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerintah daerah lebih optimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, peningkatan PAD diminta tetap dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kondisi perekonomian daerah.
Pada sisi belanja, Golkar meminta pemerintah memastikan anggaran perubahan tetap memberikan ruang yang cukup bagi pemenuhan pelayanan dasar. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, fasilitas air minum, pendidikan serta kesehatan menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Sementara itu, Fraksi PKB mendorong agar perubahan APBD benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama. PKB juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten, kecamatan hingga desa.
Menurut fraksi tersebut, konektivitas infrastruktur memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang memadai akan memperlancar mobilitas sekaligus mendukung distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Sorotan cukup besar diberikan Fraksi Gerindra terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ketahanan pangan. Dalam rancangan P-APBD 2026, belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi disebut meningkat menjadi Rp78,58 miliar atau bertambah sekitar Rp5,56 miliar.
Gerindra meminta peningkatan anggaran tersebut diarahkan secara tepat, khususnya ke wilayah yang memiliki peran strategis bagi sektor pertanian maupun kawasan yang membutuhkan penguatan konektivitas ekonomi.
Pembangunan jalan dan jaringan irigasi, lanjut fraksi tersebut, tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik. Infrastruktur itu juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat rehabilitasi dan pembangunan irigasi, memastikan ketersediaan air bagi petani, mengembangkan jalan usaha tani serta memperkuat bantuan sarana produksi.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada perlindungan harga hasil pertanian, pengembangan peternakan dan perikanan hingga hilirisasi produk pertanian agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus pada struktur pembiayaan daerah. NasDem menyoroti peningkatan defisit anggaran yang disebut naik dari sekitar Rp72 miliar menjadi Rp191,01 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK. NasDem meminta kondisi tersebut dicermati karena terdapat tambahan belanja sekitar Rp132,31 miliar yang disebut bersumber dari sisa kas tahun sebelumnya, bukan berasal dari peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta perubahan anggaran lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kelompok miskin, petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, anak dan kelompok rentan disebut harus menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan dinilai perlu diperkuat. Di sektor pendapatan, PDI Perjuangan mendorong optimalisasi pajak dan retribusi sebagai sumber PAD dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membebani masyarakat kecil.
Sedangkan Fraksi PPP menyoroti perkembangan program pembangunan serta agenda pariwisata daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perkembangan tujuh danau yang sebelumnya masuk dalam agenda **The Seven Lakes**. PPP meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai perkembangan program tersebut.
Berbagai catatan yang disampaikan enam fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban terhadap pemandangan umum DPRD. Dinamika pembahasan menunjukkan bahwa P-APBD 2026 tidak sekadar berkutat pada perubahan angka anggaran, tetapi juga menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah.
Mulai dari penguatan PAD, pengelolaan defisit dan Silpa, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan hingga evaluasi program unggulan daerah menjadi sejumlah isu yang akan mewarnai tahapan pembahasan P-APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.(bhj/adv)
