Probolinggo.seputarjawatimur.com – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memang menjadi permasalahan serius yang dialami oleh petani. Berdasarkan data yang ada, kebutuhan pupuk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 tercatat cukup besar, dengan kebutuhan pupuk urea sekitar 35 ribu ton, NPK sekitar 50 ribu ton, dan pupuk organik sekitar 11 ribu ton. Namun, kuota pupuk yang disetujui oleh Kementerian Pertanian jauh lebih rendah dari pengajuan, yang menyebabkan ketidak seimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan.
Sebagai contoh, pupuk urea yang disetujui hanya 30 ribu ton (sekitar 85% dari pengajuan), pupuk NPK hanya 28 ribu ton (56% dari pengajuan), dan pupuk organik hanya 4 ribu ton (sekitar 32% dari pengajuan). Padahal, serapan pupuk tercatat mencapai 80 persen, yang menunjukkan bahwa pupuk yang tersedia sudah hampir habis digunakan.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak petani yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan, lebih dari 80 persen petani melaporkan kesulitan tersebut, sementara hanya sekitar 20 persen yang tidak terdengar keluhannya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan antara jumlah pupuk yang tersedia dengan kebutuhan nyata petani di daerah tersebut. Selain itu, bisa jadi ada masalah distribusi, penyaluran, atau penyalahgunaan pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan.
Masalah ini perlu segera diatasi agar petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan, agar hasil pertanian tetap optimal dan dapat mendukung ketahanan pangan daerah.
“Bahkan kami temui, kios dan distributor itu menjual pupuk subsidi dengan paketan. Artinya juga membeli pupuk subsidi, petani diwajibkan untuk beli pupuk merk lain,” kata Bupati LIRA Probolinggo, Salamul Huda, Rabu (8/1/25).
Hal itu disebut sangat membebani petani. Apalagi harga eceran tertinggi (HET), sangat banyak dilanggar. Alias harganya menjadi 2 kali lipat dari HET. Kenaikan harga itu disebut dengan dalih untuk biaya operasional distributor. Harga Pupuk Urea disebut mencapai Rp 250 ribu per sak. Padahal HET, berkisar antara Rp 112 ribu saja.
Terutama untuk mencapai swasembada pangan seperti yang menjadi atensi Presiden Prabowo soal swasembada pangan.
Salah seorang petani di Kecamatan Besuk bernama Choiriyah mengatakan bahwa setiap pembelian pupuk bersubsidi di kios terdekat pihaknya selain membeli pupuk bersubsidi, juga di wajibkan membeli pupuk dengan merk lain dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
“ Jadi setiap saya membeli pupuk Urea , saya juga diwajibkan membei pupuk Poskan dengan harga Rp 400.000 dalam satu paket berisi 1 sak pupuk urea (50 kg) dan satu sak lagi (50 kg) pupuk merk Poskan. “ ungkapnya .
Atas polemik pupuk subsidi ini, Samsudin, Gubernur LIRA Jawa Timur mendesak, agar DPRD Kabupaten Probolinggo, membuat pansus untuk mengurai benang kusut distribusi pupuk subsidi.
“DPRD harus hadir di bawah, di masyarakat. Bentuk pansus, di bagian mana yang bermasalah. Karena kalau melihat paparan dari Pupuk Indonesia atau Dispertan semuanya bagus, sesuai SoP,” katanya.
Hasil investigasi LIRA, ditemui ada dugaan permainan yang dilakukan oleh pengawas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Berupa intervensi penyaluran pupuk subsidi itu.
“Harga pupuk selalu melampaui HET, dari 24 kecamatan kasusnya sama semua, kami ada datanya. Ada oknum yang bermain itu, ada oknum pengawas yang menitipkan itu ke kios. Ini yang harus diusut,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, juga menyampaikan jika sampai saat ini pupuk masih menjadi masalah di Kabupaten Probolinggo.
“Belum pernah saya temui petani di bawah itu bilang, alhamdulillah pak, sekarang pupuk terjamin. Kebanyakan mereka malah mengeluhkan jika susah mencari pupuk,” jelasnya, saat audiensi dengan stakeholder terkait.
Seperti Satpol PP, Pupuk Indonesia, LSM LIRA, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Probolinggo, serta dari jajaran Polres Probolinggo.
Kesimpulan sementara, Oka tegaskan, terkait pendistribusian akan dibentuk panja. Panja ini akan bekerja secara berkesinambungan, untuk memantau distribusi itu. (bhj)
