BLITAR,.seputarjawatimur.com – Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan petani dan nelayan yang tergabung dalam Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) di Blitar pada Selasa, (19/ 2024), merupakan wujud protes terhadap kebijakan atau kepemimpinan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Dengan menggelar aksi di dua lokasi berbeda—gedung DPRD dan Pendopo Kantor Pemkab Blitar—mereka menyuarakan kekecewaan terhadap pemimpin daerah yang dianggap tidak adil serta tidak paham mengenai prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Mohamad Triyanto, mengatakan bahwa periode kepemimpinan Bupati Blitar pada tahun 2016-2021 dianggap sebagai masa yang penuh ketidakadilan. Ia menilai bahwa pemimpin pada waktu itu cenderung berpihak pada segelintir pihak tertentu, sementara kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, tidak mendapat perhatian yang layak. Triyanto juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa tersebut lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses dan kedekatan dengan kekuasaan, sementara rakyat kecil, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, justru semakin terpinggirkan..
“Bahwa pada periode Bupati sebelumnya, sama sekali tidak mengerti akan demokrasi. Kebebasan berbicara telah dibungkam. Apakah ini yang menunjukkan seorang pemimpin yang menghormati demokrasi?” Jelasnya.
Ia juga menyebut, jika untuk Pilkada tahun ini masyarakat harus pandai memilah dan memilih seorang pemimpin yang benar-benar adil dan menjujung tinggi nila demokrasi.
“Saat Pilkada nanti masyarakat Blitar harus benar-benar mengerti sosok pemimpinnya. Jangan hanya asal coblos saja,” tegasnya.
Selain mengkritik kebijakan kepemimpinan sebelumnya, massa yang tergabung dalam Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) juga menyampaikan tuntutan serius di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka meminta agar seluruh pemimpin daerah, termasuk para wakil rakyat, untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus pemalsuan surat yang melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kasus surat palsu KPK ini telah menjadi sorotan publik, dan FMPN mendesak agar perkembangan kasus tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Selain masalah kesejahteraan petani dan nelayan, FMPN juga sangat peduli terhadap praktik-praktik yang mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Kasus pemalsuan surat yang melibatkan KPK bisa menciptakan dampak negatif terhadap citra pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan transparansi.
Dengan menuntut agar kasus ini diproses secara terbuka, FMPN berharap agar tidak ada pihak yang bisa lolos begitu saja dari tindakan yang merugikan masyarakat dan mengancam sistem hukum. Aksi ini, selain sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemimpin daerah sebelumnya, juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat proses hukum yang adil dan transparan, serta keinginan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang dinilai telah tercemar oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
Sementara usai berorasi di gedung Dewan, massa kemudian melanjutkan aksi di pendopo Kantor Pemkab Blitar. Disini massa ingin bertemu dengan Bupati Blitar. Namun sayang, aksi tersebut gagal karena Bupati Blitar tengah cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Moh Triyanto memberikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Bupati Rini Syarifah yang dinilai sangat mendukung masyarakat terutama petani dan masyarakat.
“Kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Mak Rini, karena banyak capaiannnya selama memimpin Kabupaten Blitar, seperti program PTSL, pemanfaatan KHDPK untuk kemandirian masyarakat, termasuk juga tanah redis untuk wujud keadilan agraria.(Suk)
