Probolinggo .seputarjawatimur.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berencana untuk melakukan pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih. Rencana ini mencakup pengadaan empat unit mobil dinas (mobnas) baru yang bertujuan untuk mendukung efektivitas kegiatan operasional pimpinan daerah.
Menurut Pj Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang merencanakan pengadaan kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. Setiap pimpinan daerah tersebut akan mendapatkan dua unit kendaraan dinas baru untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya dalam pemerintahan.
“Untuk bupati dua mobil dinas baru dan wakil bupati juga dua kendaraan dinas baru,” ujar Ugas Irwanto Senin (13/10/2025).
Ugas juga menegaskan rencana Pemkab Probolinggo untuk menyediakan total empat unit mobil dinas baru, dua untuk Bupati dan istrinya dan dua untuk Wakil Bupati dan istrinya, sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional pimpinan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo No 60 tahun 2023, tentang standar harga satuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa besaran nilai kendaraan dinas baru untuk bupati senilai Rp. 878.913.000. Sementara untuk kendaraan dinas wakil bupati senilai Rp. 800.000.000.
Namun, rencana pengadaan empat unit mobil dinas baru tersebut ditolak oleh Bupati terpilih Gus Haris dan Wakil Bupati terpilih, Lora Fahmi. Menurut keduanya, penolakan tersebut didasarkan pada alasan efisiensi anggaran. Gus Haris dan Lora Fahmi menganggap bahwa pengadaan mobil dinas baru tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan prioritas lainnya dalam pembangunan daerah.
Dalam mendukung kinerja pemerintahannya, Gus Haris dan Lora Fahmi hanya membutuhkan 2 unit mobil dinas, masing-masing untuk Bupati dan Wakil Bupati. Keputusan ini sejalan dengan komitmen mereka untuk mengutamakan efisiensi anggaran dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih optimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sepakat untuk menolak dua mobil dinas tersebut. Mengingat kondisi daerah dan banyaknya PR yang harus segera diselesaikan,” tandas Gus Haris, Senin (13/1/2025).(bhj)
