Surabaya.seputarjawatimur.com — Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tahun 2025 secara resmi menetapkan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur masa khidmat 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung pada Jumat (26/12/25) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.
Selain ketua umum, Musda XI juga menetapkan jajaran Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur. Prof. Akh. Muzakki dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Prof. Abd. Halim Soebahar sebagai Wakil Ketua Bidang Agama, serta Prof. Thohir Luth sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi. Sementara itu, posisi Sekretaris Umum diamanahkan kepada Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si, dan Bendahara Umum dijabat oleh H. Rasidi, SE.
Pada struktur Dewan Pertimbangan, Musda menetapkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, didampingi H. Emil Elestianto Dardak sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
Pemilihan Ketua Umum serta penyusunan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur dilakukan melalui tahapan pemilihan formatur. Proses tersebut meliputi penetapan tim formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan Dewan Pimpinan, pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, hingga penyusunan Dewan Pertimbangan secara keseluruhan.
Dalam sambutannya, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda XI yang menjadi forum tertinggi organisasi MUI di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa Musda tidak hanya menjadi agenda rutin lima tahunan, tetapi juga momentum strategis untuk refleksi, evaluasi, dan peneguhan arah perjuangan MUI ke depan.
“Dalam khittah organisasi, MUI Jawa Timur senantiasa memegang dua peran utama, yakni sebagai *khadim al-ummah* dan *shadiq al-hukumah*. Keduanya harus berjalan beriringan demi kemaslahatan umat,” ujarnya.
Sebagai pelayan umat, MUI Jawa Timur terus menjalankan perannya melalui bimbingan keagamaan, penguatan akidah dan akhlak, penerbitan fatwa, serta pendampingan umat dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Menurutnya, kehadiran MUI harus mampu memberikan tuntunan yang menenteramkan, edukatif, dan solutif bagi masyarakat.
Sementara itu, sebagai mitra pemerintah, MUI memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat keagamaan, rekomendasi kebijakan, serta panduan moral yang berlandaskan nilai keadilan, kerukunan, dan kemaslahatan publik.
Diketahui, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur pada periode 2020–2025 dan terpilih secara aklamasi. (Bhj))
