PROBOLINGGO.seputarjawatimur.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo pada 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan ormas dan organisasi kepemudaan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Paiton pada Senin, (18/112024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Pengawasan partisipatif diharapkan dapat membantu mewujudkan pilkada yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Diharapkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ormas dan organisasi kepemudaan, pengawasan terhadap proses pilkada akan semakin maksimal, dan potensi pelanggaran dapat diminimalisir.
“Kita awasi bersama pilkada Kabupaten Probolinggo, termasuk kerawanan money politics,” jelas Yonki.
Hadir sebagai narasumber yakni Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa, dan Ketua Pokja Jurnalis Kraksaan atau Pokja Media Kabupaten Probolinggo Ahmad Faisol.
Menurutnya 9 hari ke depan, yang paling rawan terjadi adalah money politics.
“Money politics memiliki daya rusak dalam Pilkada. Sehingga ini harus diawasi menjelang pencoblosan pada 27 November 2024,” jelas dia di hadapan puluhan ormas dan organisasi kepemudaan.
Pokja Jurnalis Kraksaan, sebagai wadah bagi para jurnalis di wilayah Kabupaten Probolinggo, memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat mengenai tahapan Pilkada. Dengan tanggung jawab yang besar, tidak hanya melaporkan perkembangan terkait pemilu, tetapi juga berperan sebagai pengawas dan penyebar informasi yang dapat membantu masyarakat memahami proses demokrasi yang tengah berlangsung.
Melalui pemberitaan yang jelas dan objektif, Pokja Jurnalis Kraksaan turut berkontribusi dalam memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pilkada. Pokja Jurnalis juga membantu mengedukasi publik mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ketua Pokja Jurnalis Kraksaan, Ahmad Faisol, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa berita yang disampaikan kepada publik bersifat objektif dan tidak berpihak.
“Kami akan terus melaksanakan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi setiap aktivitas yang berhubungan dengan Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peran Strategis Organisasi Dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo” yang digelar Bawaslu Kabupaten Probolinggo, di Paiton Resor Hotel, Senin (18/11/2024).
Sebagai langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, Pokja Jurnalis Kraksaan menggelar serangkaian kegiatan bersama dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam melaporkan informasi seputar pilkada secara berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, jurnalis diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan Pilkada, aturan-aturan yang berlaku, serta pentingnya menjaga integritas dalam pemberitaan. Dengan meningkatkan kemampuan dan wawasan jurnalis, diharapkan mereka dapat menyajikan informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga objektif dan mendidik masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.
Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap tahapan Pilkada, memastikan bahwa proses pemilu berjalan transparan, serta meminimalisir penyebaran informasi yang salah atau hoaks yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Dengan begitu, jurnalis bukan hanya menjadi alat informasi, tetapi juga bagian penting dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.
“Kami ingin jurnalis di Kraksaan tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas proses demokrasi,” tambahnya.
Selain itu, Pokja Jurnalis Kraksaan juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk penyelenggara pemilu, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.
Diharapkan bahwa peran aktif Pokja Jurnalis Kraksaan dalam mengawasi dan memberitakan proses pilkada ini dapat membantu menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Kabupaten Probolinggo.
Keterlibatan media, khususnya jurnalis lokal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang tepat untuk mereka.
Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada, organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal situasi dan memberikan update terbaru mengenai perkembangan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat terinformasi dengan baik.
“Kami siap menjalankan tugas kami demi demokrasi yang lebih baik,” tutup Faisol.(bhj)
