PROBOLINGGO.seputarjawatimur.com – Pemerintah melalui Satgas Koperasi Merah Putih terus menguatkan komitmennya menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Inisiatif strategis ini kini diformalkan dan difasilitasi langsung oleh negara, dengan target membentuk 80.000 koperasi desa dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat Tengger Bromo, khususnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang melihat koperasi sebagai solusi konkret bagi penguatan ekonomi lokal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih kini memperoleh afirmasi penuh dari negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2012.
“Selama ini koperasi tumbuh sendiri tanpa campur tangan negara. Baru kali ini negara hadir, membiayai pembentukan koperasi, memfasilitasi badan hukumnya, dan membuka akses bisnisnya. Ini terobosan penting untuk mendorong ekonomi desa,” ujar Yandri saat kunjungan kerja di Probolinggo, Jumat (25/7/2025).
Koperasi-koperasi yang dibentuk nantinya akan memiliki unit bisnis berbasis potensi lokal, mulai dari pertanian, perikanan, hingga layanan kesehatan. Bahkan, integrasi dengan layanan keuangan digital seperti Brilink dan Mandiri Link, serta fasilitas umum seperti apotek dan klinik desa, juga menjadi bagian dari roadmap pengembangan.
“Di wilayah adat seperti Tengger, kita akan fokus pada pengembangan hasil-hasil khas seperti sayuran, cabai, telur, dan komoditas lokal lainnya,” tambah Yandri.
Ia menekankan, keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi dan gotong royong berbagai elemen masyarakat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja bersama. Kita bukan Superman, tapi Superteam,” tegas Yandri, sambil mengapresiasi dukungan Mujadalah Kiai Kampung (MKK) yang aktif mengawal program ini.
Prof. Siti Zuhro, Dewan Pengarah Mujadalah Kiai Kampung (MKK), menyatakan pihaknya berkomitmen memfasilitasi kepentingan warga desa, khususnya masyarakat Tengger yang berada di Kabupaten Probolinggo, Malang, dan Pasuruan.
“Untuk memperkuat ekosistem Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa, pengadaan alat transportasi hasil pertanian di enam desa menjadi prioritas. Ini penting agar distribusi hasil panen menuju gudang sentral yang telah disiapkan bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Menurut Prof. Siti, langkah ini selaras dengan visi Koperasi Merah Putih sebagai sentra ekonomi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan dari masyarakat, tokoh agama, hingga pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, diharapkan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berbasis pada kekuatan lokal dan gotong royong.(bhj)
