Probolinggo.seputarjawatimur.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat Daerah menggelar Sarasehan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Auditorium Kantor Bupati Probolinggo, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi puncak peringatan Hakordia sekaligus penegasan komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sarasehan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, para kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh makna. Rangkaian acara diawali dengan penampilan tarian bertema antikorupsi yang menggambarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya dilakukan pencanangan Desa Antikorupsi kepada 24 desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo sebagai langkah konkret memperluas gerakan antikorupsi hingga ke tingkat desa.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Probolinggo juga menyerahkan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Sebanyak 8 perangkat daerah dan 13 kecamatan menerima penghargaan atas integritas serta konsistensi dalam pembinaan budaya antikorupsi. Selain itu, 4 perangkat daerah dan 5 lembaga pendidikan memperoleh penghargaan atas perannya dalam pembangunan zona integritas serta partisipasi aktif dalam penyebaran nilai-nilai antikorupsi melalui pariwara.
Sarasehan Hakordia 2025 juga ditandai dengan pengukuhan 6 orang penyuluh antikorupsi dan 11 Patriot Integritas Muda. Pengukuhan ini menjadi bagian dari strategi memperluas edukasi dan gerakan antikorupsi, khususnya di kalangan masyarakat dan generasi muda.
Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kabupaten Probolinggo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan. Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri namun juga menjadi amanah besar yang harus dijaga.
“Penghargaan dari KPK ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Ini hasil kerja tim dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan, namun jangan sampai kita lengah karena tantangan ke depan masih besar,” ujarnya.
Bupati Haris juga mengingatkan agar momentum Hakordia tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial. Ia berharap nilai-nilai kejujuran dan integritas benar-benar diimplementasikan dalam setiap lini pelayanan publik. Penghargaan yang diterima OPD, desa, dan kecamatan diharapkan menjadi pemicu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi menegaskan bahwa Sarasehan Hakordia 2025 merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan konsisten memerangi korupsi. Edukasi dan internalisasi budaya antikorupsi, menurutnya, terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Upaya pencegahan korupsi tidak hanya kami fokuskan di lingkungan birokrasi, tetapi juga menyasar masyarakat dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi dapat tumbuh sejak dini dan menjadi budaya bersama,” jelasnya.
Selain sarasehan dan penyerahan penghargaan, kegiatan Hakordia 2025 juga dirangkai dengan forum diskusi interaktif. Diskusi tersebut menghadirkan Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Mohammad Anggidigdo, serta Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Putu Agus Wiranata.
Forum diskusi berlangsung dinamis dengan membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Melalui dialog dan sesi tanya jawab, peserta dari unsur OPD dan kecamatan diajak memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengawasan yang kuat, serta keterbukaan informasi publik. (Bhj)
